Menuju Era Kemajuan, Indonesia Siapkan Diri Gabung OECD
Indonesia mendapat sambutan positif atas upaya bergabung dengan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), organisasi negara-negara maju blok Barat. Dilansir dari kompas.com, Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, menyampaikan pembukaan diskusi aksesi dengan Indonesia sebagai langkah menuju anggota resmi OECD pada selasa 20 Februari 2024 lalu.
Hal ini merupakan keputusan bersejarah bagi OECD karena merupakan proses aksesi pertama di Asia Tenggara. Aksesi OECD diharapkan memberikan dampak transformasional positif bagi Indonesia dan membantu dalam reformasi ambisius untuk mencapai visi menjadi negara maju pada 2045.
Presiden Jokowi mengatakan, bahwa ini adalah langkah signifikan bagi Indonesia untuk mengakses investasi global dan sumber daya keuangan internasional, yang akan membawa manfaat besar bagi bangsa dan negara. Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa keanggotaan di OECD akan membantu Indonesia menghindari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap.
“Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, ini akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga-lembaga internasional yang bermanfaat bagi negara kita,” ujar Presiden.
Langkah Menuju Kemajuan
Proses aksesi ini melibatkan evaluasi ketat oleh lebih dari 20 komite teknis OECD mengenai keselarasan Indonesia dengan standar OECD. Tinjauan teknis mencakup berbagai bidang kebijakan, termasuk perdagangan, tata kelola publik, anti-korupsi, dan lingkungan.
Indonesia berpeluang mendapatkan panduan yang baik dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, memanfaatkan pengalaman kolaborasi dengan OECD sejak 2007. Bergabung dengan OECD akan membuat Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga dalam organisasi tersebut, membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih luas.
Menghadapi Tantangan Menuju Keanggotaan OECD
Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Senin (2/10), proses aksesi menjadi anggota OECD tidak mudah, membutuhkan waktu tiga hingga tujuh tahun, namun Indonesia menargetkan selesai dalam waktu kurang dari empat tahun. Komite Nasional telah dibentuk untuk mengidentifikasi kekurangan kebijakan yang dapat diselesaikan dengan cepat, dan sejauh ini Indonesia telah menyelaraskan 15 dari 200 standar OECD.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, berharap proses aksesi dapat meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM menjadi pemain global, hingga meningkatkan kualitas SDM. Kami juga berharap agar aksesi OECD bisa mendukung program prioritas pemerintah Indonesia antara lain ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan SDM,good governance dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle-income trap,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/2/2024).
Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, terutama dalam pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satunya, proyek pembangkit listrik tenaga surya dan angin telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon hingga 29% pada tahun 2030. Selain itu, kebijakan energi yang lebih hijau telah mendorong investasi dalam teknologi bersih dan efisiensi energi.
Disamping itu, menurut Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus melalui diskusi publiknya menyampaikan, bahwa catatan wajib yang harus diingat oleh Indonesia adalah untuk meningkatkan rantai nilai global sebelum menjadi anggota OECD. Fokus utama termasuk efisiensi biaya logistik dan transportasi, kemajuan teknologi, kebijakan perdagangan yang lebih terbuka, dan mengatasi hambatan industri dalam jaringan produksi global. Hambatan yang harus diatasi mencakup infrastruktur yang belum optimal, tingkat suku bunga yang tinggi, dan ketidakmampuan industri dalam mengakses pembiayaan.
Indonesia di Pintu Masuk OECD
Dengan melangkah menuju keanggotaan OECD, Indonesia memasuki fase penting dalam transformasi ekonomi dan kelembagaan. Keanggotaan ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, tetapi juga membawa dampak positif yang signifikan bagi sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya di Indonesia. OECD akan membantu Indonesia menghindari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) dan mendorong transisi Indonesia menjadi negara maju.
Sebagai anggota OECD, Indonesia akan mendapatkan akses kepada panduan dan praktik terbaik dalam berbagai bidang kebijakan, termasuk perdagangan, tata kelola publik, anti-korupsi, dan lingkungan. Hal ini akan membantu dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Peran MUM dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Indonesia
Dalam konteks ini, PT Mitra Utama Madani (MUM), sebagai salah perusahaan di sektor penyedia jasa tenaga alih daya, memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ekonomi yang diharapkan. MUM yang merupakan afiliasi dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan memiliki dedikasi tinggi.
Dengan bergabungnya Indonesia dalam OECD, MUM dapat memanfaatkan keanggotaan ini sebagai kesempatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, sekaligus mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperkuat rantai nilai global, dengan menjadi salah satu motor penggerak dalam mewujudkan kemajuan ekonomi Indonesia di era OECD yang baru.
Informasi lebih lanjut:
Putri Amandawati
Corporate Communication
PT Mitra Utama Madani
corcom@mum.co.id
